Amien Rais: ada kesalahan dalam pengelolaan SDA Indonesia

mantan ketua mpr ri amien rais menungkapkan banyak kesalahan di pengelolaan sumber daya alam pada indonesia, khususnya dalam bidang pertambangan, makanya cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.

sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) merupakan milik rakyat dan mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya agar kepentingan rakyat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, ujarnya dalam yogyakarta, rabu.

menurut dia di sela acara presidential series lecture bertajuk kontrak karya proasing: indonesia miskin pada ladang emas, kebijakan pertambangan di indonesia tampak karut marut.

hal tersebut timbulkan bagian asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama yang dijalin melalui pemerintah. mereka melalui serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam daripada indonesia, sementara amat terbatas manfaat yang dirasakan oleh rakyat, katanya.

Informasi Lainnya:

ia menyampaikan kondisi itu mendorong rakyat indonesia semisal ayam dan mati pada lumbung padi. kekayaan alam yang terlalu melimpah belum mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan signifikan.

bahkan, bukan hal masih bila ada penduduk selama sekitar pertambangan dan baru hidup di bawah garis kemiskinan, papar guru besar fakultas ilmu sosial juga ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) itu.

oleh sebab tersebut, berdasarkan dia, kaum pengambil kebijakan dalam sektor pertambangan diinginkan langsung mengambil langkah demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.

masih ada jalan, kita berhak menggarap negosiasi ulang kontrak kerja sama dan sudah diatur di hukum internasional, tutur amien.

rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menungkapkan, untuk salah Satu bidang investasi dan berperan bermanfaat dalam kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya harus menjual prinsip keadilan serta juga menjadikan negara-negara berkembang untuk benchmark.

sebagai kaum intelektualitas kampus telah saatnya bersama-sama menyebabkan pemerintah untuk menggarap evaluasi pada keberadaan kontrak karya yang ada selama indonesia,