komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, mengenai persentasi suap di pengurusan izin lokasi pembangunan info pemakaman bukan umum (tpbu).
saya dipanggil untuk saksi kasus tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta selama selasa sekitar jam 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi alternatif melalui sms, tapi tidak perihal lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya melalui ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
rachmat yasin adalah pihak yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare selama desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan selama kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menyatakan proses pengajuan izin tpbu telah selesai.
proses pengajuan sudah beres, yang mengajukan pt garindo perkasa, telah ada sk bupati, sudah banyak kajian lapangan serta teknis tapi ketika sk bupati beranjak akan tetapi banyak tangkap tangan yang menyerahkan uang, ujarnya.
tapi izin lokasi tidak menunjukkan kepemilikan, maka hanya wilayah saja dan kami tunjukan oleh karenanya tak menyangkut kepemilikan, katanya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu tersebut dari kemarin. karyawan menyatakan belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan perkasa sentot susilo.
kpk menjerat perkasa sentot susilo selama 16 april 2013, saat menyerahkan uang rp800 juta terhadap pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, selama rest area sentul.
dalam angka ini, kpk sudah memutuskan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer dalam pemkab bogor, listo wely sabu, juga direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.