badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn mengerjakan sejumlah terobosan serta semua web agar mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan tersebut dalam sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku dalam manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman mengajarkan situs dan diselenggarakan bpn antara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah terhadap pembangunan untuk kepentingan umum.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian serta keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan terhadap penduduk dan ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah agar kepentingan umum menurut uu no 2/2012 mengakibatkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditentukan waktunya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan umum diinginkan tak berlarut-larut, papar mantan jaksa agung tersebut.
selain itu, bpn telah memprogramkan penelitian serta siap menggarap pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat pada papua bila sudah detail warga hukum adatnya serta tanah ulayatnya.
sebelumnya dalam rapat itu mengemuka sederat kendala terkait pelaksanaan mp3ei dan salah satunya adalah sengketa tanah ulayat selama papua.
hendarman menambahkan bpn ketika ini juga tengah mempersiapkan ruu pertanahan. pada mana dalam dalamnya, antara lain mengatur mengenai reforma agraria, juga hak atas tanah masyarakat hukum adat. selain itu, bpn ri dan melakukan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan, katanya.
sinkronisasi juga harmonisasi tersebut dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. agar tanah bisa lebih berdaya guna, bpn ri serta menggarap percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman dengan begini hak-hak atas tanah mampu lebih terpeleihara, oleh karenanya mampu membawa faedah dan lebih sulit kepada terciptanya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan saya mengurangi sengketa juga harus disadari pada orang kecil, katanya.
oleh karena itu, hendarman menungkapkan, bpn hendak terus menggalakkan program-program prorakyat dan telah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona tidak mengeluarkan biasa, web jemput bola layanan sertifikat tanah supaya rakyat (larasita) serta program one day service.